Surat untuk Bupati Tulungagung dan Ujian Keterbukaan di Balik Perubahan Anggaran
Sebuah surat yang dilayangkan kepada Bupati Tulungagung menjadi sorotan publik setelah dinilai tidak memperoleh jawaban yang memadai dari pihak pemerintah daerah. Surat tersebut tidak sekedar menjadi bentuk komunikasi administratif, melainkan simbol dari tuntutan masyarakat atas kejelasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Di balik bahasa formal yang digunakan, tersimpan pertanyaan mendasar yang sebenarnya sederhana, yaitu apa dasar perubahan anggaran, bagaimana perhitungannya, siapa yang bertanggung jawab, serta apa dampaknya bagi masyarakat luas.
Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah bentuk provokasi atau upaya menciptakan kegaduhan. Justru sebaliknya, hal tersebut mencerminkan kebutuhan publik akan informasi yang logis dan terbuka. Ketika pertanyaan yang begitu jelas tidak dijawab secara gamblang, persoalan pun berkembang menjadi polemik yang lebih besar. Bukan karena masyarakat ingin memperkeruh keadaan, melainkan karena jawaban yang diberikan belum memenuhi standar kejelasan yang diharapkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam konteks hukum administrasi pemerintahan, pengajuan surat ini merupakan langkah yang sah dan terstruktur. Proses yang ditempuh tidak dilakukan secara serampangan, melainkan melalui tahapan yang berjenjang dan terukur. Mulai dari permohonan klarifikasi hingga keberatan administratif, semua dijalankan sebagai bentuk ikhtiar hukum agar tidak ada keraguan bahwa prosedur telah dilalui dengan patut. Namun demikian, jawaban yang diterima dinilai belum mencerminkan kualitas yang utuh, karena belum memenuhi unsur ketegasan, kelengkapan, rasionalitas, serta keterbukaan yang dapat diuji secara publik.
Sorotan terhadap kasus ini semakin menguat ketika publik menyadari bahwa yang dipertanyakan bukanlah hal rumit. Permintaan akan penjelasan mengenai perubahan target pendapatan seperti BPHTB dan PBB-P2, dasar proyeksi anggaran, hingga parameter dalam penyaluran hibah merupakan bagian dari praktik dasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Begitu pula dengan tuntutan untuk membuka dasar hukum reklasifikasi belanja serta kepastian biaya bagi peserta didik, semuanya merupakan aspek yang secara normatif memang harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat.
Di tengah situasi ini, peran Advokat Eko Puguh Prasetijo, S.H., C.P.M., C.P.C.L.E., C.P.Arb., C.P.L. menjadi penting sebagai representasi kepentingan publik. Sebagai advokat senior yang terdaftar di Pengadilan Tinggi Surabaya, ia tidak hanya bergerak dalam ranah litigasi, tetapi juga aktif dalam berbagai organisasi strategis. Kiprahnya sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Tulungagung, Ketua Dewan Sengketa Indonesia Tulungagung, serta Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia Tulungagung memperlihatkan keterlibatannya dalam isu-isu sosial, agraria, dan kebebasan informasi. Dalam kasus ini, ia menempatkan dirinya sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, memastikan bahwa hak publik untuk memperoleh penjelasan tidak diabaikan.
Pendampingan juga dilakukan oleh Advokat Heribertus Roy Juan, S.E., S.H., M.M., M.B.A., M.H., CPP-PKWT yang dikenal sebagai advokat muda profesional yang terdaftar di Pengadilan Tinggi Surabaya. Selain aktif dalam berbagai organisasi hukum, ia juga dikenal sebagai penulis buku hukum yang konsisten mengangkat isu keadilan dan tata kelola pemerintahan.
Dalam perkara ini, ia berperan secara objektif dengan menekankan pentingnya standar jawaban administratif yang tidak hanya formalitas, tetapi juga substantif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kasus ini pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang sebuah surat atau jawaban administratif semata. Ia mencerminkan ujian besar bagi prinsip keterbukaan dalam pemerintahan daerah. Ketika jawaban yang diberikan tidak mampu menjawab substansi pertanyaan, publik berhak mempertanyakan kualitas akuntabilitas yang dijalankan. APBD bukan sekadar dokumen teknis, melainkan representasi dari arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan nasib pelayanan publik.
Di Tulungagung, dinamika ini turut membawa dampak sosial dan hukum yang tidak kecil. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat tergerus apabila transparansi tidak dijalankan secara konsisten. Di sisi lain, langkah masyarakat yang memilih jalur administratif menunjukkan bahwa kesadaran hukum semakin tumbuh. Mereka tidak memilih konfrontasi, melainkan prosedur yang sah untuk menuntut haknya.
Surat tersebut kini menjadi lebih dari sekadar dokumen. Ia adalah cermin hubungan antara pemerintah dan rakyat, sekaligus pengingat bahwa dalam negara hukum, setiap kebijakan harus dapat dijelaskan, diuji, dan dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, ruang publik akan terus dipenuhi pertanyaan yang tidak kunjung mendapatkan jawaban.
