21 November 2026

Mengenal Jenis Pidana dalam KUHP Nasional UU 1/2023: Pidana Pokok, Pidana Tambahan, dan Pidana Khusus

0
palu hakim dan buku hukum

Ilustrasi: palu hakim dan buku hukum. Sumber foto: succo / Wikimedia Commons (CC0 1.0)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional atau UU 1/2023 resmi berlaku sejak 2 Januari 2026, bersamaan dengan KUHAP baru. Bagi warga, perubahan ini penting karena menentukan jenis hukuman yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara pidana. Artikel hukum Sabtu ini merangkum dua sumber yang dapat dibaca redaksi, yaitu rilis Sekretariat Negara tertanggal 5 Januari 2026 dan ulasan Hukumonline tertanggal 2 Januari 2026. Pembahasan dibatasi pada hal yang tertulis di kedua sumber tersebut. Artikel ini bukan nasihat hukum dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat.

palu hakim dan buku hukum
Ilustrasi: palu hakim dan buku hukum. Sumber foto: succo / Wikimedia Commons (CC0 1.0)

Menurut rilis yang dimuat Sekretariat Negara dan dikreditkan kepada Humas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, KUHP Nasional dan KUHAP baru berlaku pada 2 Januari 2026. Rilis itu menyebut KUHAP baru sebagai UU 20/2025. Perkara yang terjadi sebelum 2 Januari 2026 tetap memakai aturan lama, sedangkan perkara sesudahnya tunduk pada KUHP dan KUHAP yang baru. Pemerintah disebut telah menyiapkan 25 peraturan pemerintah dan 1 peraturan presiden sebagai aturan turunan. Rilis tersebut tidak merinci isi peraturan-peraturan itu.

Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra dikutip mengatakan bahwa Indonesia secara resmi meninggalkan sistem hukum pidana kolonial. Menurutnya, negara kini memasuki era penegakan hukum yang lebih manusiawi, modern, dan berkeadilan. Ia juga menyatakan bahwa pemberlakuan ini bukan akhir, melainkan awal dari evaluasi berkelanjutan. Rilis yang sama menyebut KUHP lama menitikberatkan pidana penjara. Rilis itu menambahkan bahwa aturan baru memperluas pidana alternatif seperti kerja sosial, rehabilitasi, dan mediasi.

Hukumonline, dalam ulasan karya Willa Wahyuni, menjelaskan tujuan pemidanaan menurut Pasal 51 KUHP Nasional. Tujuannya mencakup mencegah tindak pidana, menegakkan norma, dan memberikan pengayoman kepada masyarakat. Pemidanaan juga diarahkan untuk memulihkan keseimbangan serta mendamaikan pelaku, korban, dan masyarakat. Rumusan ini menunjukkan bahwa hukuman tidak hanya dipandang sebagai pembalasan. Hukumonline membandingkannya dengan ketentuan jenis pidana dalam KUHP lama, yakni Pasal 10.

Pasal 64 KUHP Nasional membagi pidana menjadi tiga golongan, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus. Pidana pokok diatur dalam Pasal 64 huruf a, sedangkan pidana khusus dalam huruf c. Pembagian ini menjadi dasar bagi hakim dalam menyusun amar putusan. Hukumonline juga menyinggung adanya tindakan, yang dirujuk pada Pasal 12 ayat (1). Ulasan yang dibaca redaksi tidak menguraikan isi tindakan tersebut.

Pidana pokok dirinci dalam Pasal 65 ayat (1), yakni pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Dibandingkan daftar pidana pokok pada KUHP lama, daftar ini memuat pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai jenis tersendiri. Rilis Sekretariat Negara menyebut perluasan pidana alternatif seperti kerja sosial sebagai salah satu arah pembaruan. Ulasan Hukumonline yang dibaca tidak memuat syarat, batas waktu, atau jumlah jam untuk pidana pengawasan dan kerja sosial. Karena itu artikel ini tidak menjelaskan kapan pidana tersebut dapat dijatuhkan.

ruang sidang bersejarah di Beverley Guildhall, Inggris
Ilustrasi: ruang sidang bersejarah di Beverley Guildhall, Inggris. Sumber foto: Michael D Beckwith / Wikimedia Commons (CC0 1.0)

Pidana tambahan diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan mencakup enam jenis. Jenis pertama adalah pencabutan hak tertentu, dan yang kedua perampasan barang tertentu dan atau tagihan. Jenis ketiga adalah pengumuman putusan hakim, dan keempat pembayaran ganti rugi. Jenis kelima adalah pencabutan izin tertentu, dan keenam pemenuhan kewajiban adat setempat. Daftar ini menunjukkan bahwa pidana tambahan tidak hanya berupa sanksi keuangan, tetapi juga mencakup pengumuman putusan dan kewajiban adat.

Hukumonline menjelaskan bahwa menurut Pasal 66 ayat (2), pidana tambahan dapat dijatuhkan bila pidana pokok saja dinilai belum cukup. Ayat (3) menyebut hakim dapat menjatuhkan satu atau lebih pidana tambahan secara kumulatif. Ayat (4) menyatakan percobaan dan pembantuan terhadap suatu tindak pidana membawa pidana tambahan yang sama dengan tindak pidana yang selesai. Ayat (5) menyebut aturan khusus untuk perkara koneksitas yang melibatkan TNI. Hukumonline tidak menguraikan lebih jauh isi aturan khusus itu.

Pidana khusus diatur dalam Pasal 67, dan menurut Hukumonline satu-satunya pidana khusus adalah pidana mati. Pidana mati disebut selalu dijatuhkan secara alternatif dan hanya dengan syarat ketat yang diatur dalam Buku I dan Buku II KUHP Nasional. Ulasan itu tidak merinci syarat tersebut dalam teks yang dibaca redaksi. Artikel ini juga tidak membahas pro dan kontra pidana mati karena tidak ada di sumber. Pembaca yang ingin mengetahui rumusan lengkapnya dapat membaca langsung teks undang-undang.

Ringkasnya, KUHP Nasional membagi pidana ke dalam tiga golongan menurut Pasal 64. Golongan pertama adalah pidana pokok yang terdiri atas lima jenis menurut Pasal 65 ayat (1). Golongan kedua adalah pidana tambahan yang terdiri atas enam jenis menurut Pasal 66 ayat (1). Golongan ketiga adalah pidana khusus, yaitu pidana mati menurut Pasal 67, yang disebut selalu dijatuhkan secara alternatif. Rilis Sekretariat Negara menambahkan bahwa aturan ini berlaku untuk perkara sejak 2 Januari 2026, sementara perkara sebelumnya memakai aturan lama.

Dua sumber lain yang dicoba dibaca, yaitu artikel Mahkamah Agung dan Bisnis.com tentang pidana penjara dan perubahan utama KUHP, menolak akses sehingga tidak dipakai. Karena itu, artikel ini tidak membahas pidana penjara sebagai upaya terakhir atau syarat pidana pengawasan dan kerja sosial. Pembaca yang menghadapi perkara pidana sebaiknya berkonsultasi dengan advokat dan membaca teks resmi UU 1/2023 serta aturan turunannya. Foto dalam artikel ini hanyalah ilustrasi dan bukan dokumentasi peristiwa tertentu. Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan nasihat hukum.

 

 

Sumber: Sekretariat Negara (rilis Humas Kemenko Hukum, HAM, dan Imipas), Hukumonline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *